Komdigi Di nilai Kurang Menggencarkan Publikasi
Komdigi Di nilai Kurang Menggencarkan Publikasi Kinerja Pemerintah, Anggota DPR Beri Catatan
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendapat masukan dari anggota Komisi I DPR, Endipat Wijaya, terkait kurang masifnya publikasi mengenai kinerja pemerintah, khususnya dalam penanganan bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam Rapat Kerja bersama Menkomdigi Meutya Hafid di Jakarta, Senin (8/12), Endipat menilai bahwa kementerian perlu lebih proaktif dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah di akses oleh publik.
Baca juga : Bupati Subang Geram
Anggota DPR Beri Catatan
Ia menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mitigasi dan penanggulangan bencana, namun informasi tersebut sering kali tidak tersampaikan dengan baik. Akibatnya, muncul persepsi di masyarakat bahwa pemerintah lambat atau tidak hadir di lokasi bencana, padahal baccarat online menurut Endipat hal itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Endipat
Endipat mencontohkan upaya yang di lakukan Kementerian Kehutanan dalam melakukan evaluasi dan penanaman pohon secara masif untuk mengurangi risiko bencana. Sayangnya, langkah tersebut jarang terekspos sehingga masyarakat hanya menerima informasi negatif yang beredar di media sosial. Ia menegaskan bahwa kurangnya publikasi positif membuat lembaga pemerintah rentan terhadap kritik yang sebenarnya dapat di minimalkan apabila informasi di sampaikan dengan tepat dan luas.
Lebih jauh, Endipat menyorot derasnya arus konten viral terkait isu perambahan hutan yang di anggap memperburuk bencana di Aceh-Sumut-Sumbar. Ia berharap Komdigi dapat mengimbangi derasnya narasi di media sosial dengan menyebarkan informasi faktual mengenai apa saja langkah konkret pemerintah, baik sebelum maupun setelah bencana terjadi. Menurutnya, publik berhak menerima informasi yang utuh agar tidak terpengaruh oleh narasi sepihak.
Dalam rapat tersebut, ia juga mengkritik beredarnya konten yang menuding pemerintah tidak berada di lokasi bencana. Endipat menegaskan bahwa sejak awal pemerintah telah menghadirkan berbagai bentuk dukungan, mulai dari pendirian posko, pengiriman bantuan logistik, hingga pengerahan personel di lapangan. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang hanya datang sebentar lalu mengklaim seolah-olah menjadi pihak yang paling bekerja di lapangan, sementara pemerintah sudah bergerak sejak awal dengan kapasitas yang jauh lebih besar.
Endipat juga mengingatkan bahwa bantuan pribadi dari individu tertentu tidak sebanding dengan nilai bantuan sicbo negara yang mencapai triliunan rupiah. Karena itu, ia meminta Komdigi untuk lebih aktif mengedukasi publik mengenai fakta tersebut sehingga tidak terbentuk narasi seolah-olah negara absen dari tugasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar Komdigi dapat menjadi garda depan dalam mengamplifikasi informasi penting mengenai kebijakan dan langkah pemerintah. Dengan strategi komunikasi yang lebih kuat, ia yakin publik dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kinerja pemerintah, terutama saat terjadi bencana.